SEKRETARIS KPU JATIM LANTIK SEKRETARIS KPU BONDOWOSO DAN LUMAJANG

Pelantikan Sekretaris KPU Bondowoso dan Lumajang, serta Pj. Kasubbag Umum Kota Blitar (4/10/2016)

Surabaya, kpujatim.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dan Lumajang dipastikan memiliki sekretaris baru. KPU Jawa Timur, hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 melantik kedua pejabat Eselon III tersebut  di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim. Joko Wahyudi dilantik sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso dan Mansur Hasan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang. Selain mereka, ikut dilantik juga pejabat Eselon IV, Chrisetyo Widyaksono sebagai Pj, Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum Kota Blitar.

Pelantikan dihadiri oleh Anggota KPU Jatim, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Muhammad Arbayanto, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, Kepala Bagian KPU Jatim, Kasubbag KPU Jatim, Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Anggota KPU Kabupaten Lumajang, Anggota KPU Kota Blitar, Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk. Serta hadir pula tamu undangan dari Bakesbangpol dan BKD dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang dan Kota Blitar.

Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam sambutannya menyampaikan arti penting sumpah yang telah diucap para terlantik pada saat pengambilan sumpah jabatan. “Sumpah yang telah diikrarkan dengan Kitab Suci Al Qur’an tadi mengandung tanggung jawab yang sangat tinggi. Kita tidak boleh menerima atau memberi bahkan memiliki niatan untuk korupsi,” tutur Wima (04/10/2016).

Ucapan ini menurut Wima bukan sekedar pesan biasa, namun sekaligus sebagai sebuah instruksi dari pimpinan kepada stafnya.

Wima mengimbuhkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai pegawai dan pejabat struktural di lingkungan KPU. “Kita harus mengedepankan prinsip netralitas. Selain itu dituntut pula untuk memegang prinsip akuntabilitas, berintegritas,” ujar Sekretaris KPU Jatim ini.

Tidak kalah penting selain tiga hal itu, menjalin komunikasi yang baik dengan pengambil kebijakan di satuan kerja masing-masing juga penting. Pengambil kebijakan di sini adalah anggota KPU. “Tidak harus komunikasi resmi, komunikasi dalam bentuk informal juga baik dilakukan secara rutin,” pungkas pria kelahiran Malang ini.

(AACS)