RAKOR DAN PEMANTAPAN ULP: KPU JATIM BAHAS PENGADAAN LOGISTIK DENGAN 38 KPU KABUPATEN/KOTA
Rakor dan Pemantapan ULP Bersama 38 Kabupaten/ Kota di Kantor KPU Jatim (Rabu, 22/11/2017)
Surabaya, kpujatim.go.id– Dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemantapan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pelaksanaan Rakor ULP dengan 38 Kabupaten/Kota di Jatim, digelar di Aula lantai 2 kantor KPU setempat.
Jumlah peserta Rakor dan Pemantapan ULP sebanyak 90 orang dari KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, dengan juga dihadiri Kepala Bagian (Kabag) KPU RI dan Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, serta beberapa staf KPU Jatim.
Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Jatim, HM. Eberta Kawima menyatakan, dalam proses pelaksanaan Pemilu ada bebera hal penting yang harus ada. Beberapa di antaranya yakni ada calon, pemilih, penyelenggara, ada anggaran dana dan logistik. Semuanya saling berkaitan untuk kesuksesan Pemilu, termasuk dalam Pilkada serentak 2018.
“Mengingat juga ada pengadaan barang dan jasa dalam penyediaan logistik Pemilu, maka Rakor seperti ini sangat penting diadakan. Agar ada pemantapan dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Pria yang akrab dipanggil Wima ini menjelaskan, dalam hal penyediaan dan pengadaan logistik, ada beberapa yang akan di tindaklanjuti (breakdown) dari KPU Jatim ke KPU Kabupaten/Kota di Jatim. Itu juga dalam rangka pembagian tugas, untuk meringankan beban kerja dari KPU Jatim yang lagi menumpuk.
Terlebih, dengan adanya beberapa logistik yang diserakan ke KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, KPU Jatim akan bisa lebih berkonsentrasi pada tugas lain yang lebih besar. Sebab, hampir seluruh tahapan yang berkaitan dengan logistic membutuhkan konsentrasi lebih untuk bisa maksimal dalam hasil.
“Untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan beberapa pengadaan lainnya. Kami serahkan KPU Daerah, biar kami bisa berkonsentrasi dalam hal lainnya,” terang Wima.
Wima berharap, semua KPU Kabupaten/Kota bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai normatif dan prosedur yang sudah diatur. Bila dilaksanakan sesuai dengan aturan, tahapan dan waktu juga sesuai, dia berkeyakinan hasil yang diperoleh akan maksimal dan tidak akan ada masalah nantinya.
“Jika semua bisa melaksanakan dengan baik saya jamin Pilkada-nya sukses. Integritas dan akuntablitas kita harus selalu jaga, agar proses Pilkada ini sukses dan selamat,” pungkasnya.
(MC – TUNG/BAY)