POLITIK SARA APAKAH MENJADI ALTERNATIF PENGGANTI POLITIK UANG DALAM MENDULANG SUARA ?
Foto Bersama Usai Pelaksanaan FGD
Surabaya, kpujatim.go.id- Politik SARA apakah menjadi alternatif pengganti politik uang yang digunakan calon maupun partai politik untuk mendulang suara pada pemilihan? Menjadi salah satu bahasan menarik dalam FGD Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2015-2018 dengan tema Kampanye SARA: regulasi, modus operandi, dan solusi yang diadakan oleh KPU RI hari ini (Rabu, 31/10).
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menyampaikan jika isu politik SARA ini berbeda dengan politik uang. “Biayanya oleh calon maupun parpol diyakini lebih rendah dan lebih mudah untuk mengajak masyarakat. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat besar,” tutur Zainudin.
Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tontowi
Sementara itu, akademisi dari Unair Surabaya, Dr. Dwi, meyakini isu SARA untuk pemenangan secara filosofis sudah menabrak rasio yang memunculkan ketidakbenaran/ hoax/ ujaran kebencian. “Ada yang diuntungkan dari hoax, seperti intensif elektoral bagi kelompok tertentu, namun juga menurunkan elektoral kelompok lainnya,” ucapnya.
Perwakilan NGO/ LSM NETGRIT, Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Kemudian perwakilan dari NETGRIT, yang juga mantan Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan, apabila ternyata benar politik SARA ini dapat menjadi cara untuk menaikkan elektabilitas dan poin strategis dari parpol atau calon tertentu. “Maka, penting untuk dikupas dan dievaluasi lebih lanjut”, ujar Ferry.
Ferry menyampaikan pula, kampanye SARA muncul karena adanya dampak proses komunikasi yang intensif pada masyarakat. Dan faktor komunikasi intensif ini adalah adanya media sosia.
Ikut mempertegas kembali, moderator acara, yang juga mantan Anggota KPU DKI Jakarta, Fadil, “Ada upaya untuk menggunakan politik SARA ini karena biaya yang murah. Ada aktor-aktor yang mendesain politik SARA untuk mendulang suara. Hanya saja ada beberapa wilayah yang berhasil, namun di beberapa wilayah ada juga yang tidak berhasil,” katanya.
FGD ini pun semakin menarik dengan tanggapan dari peserta dan fasilitator. Dan berlangsung sampai dengan jam 5 sore di ruang Sukadana FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Dan ditutup oleh Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tontowi.
(AACS)