KPU DI JAWA TIMUR SIAP PERTANGGUNGJAWABKAN KINERJA
Surabaya, kpujatim.go.id- Pada rapat Persiapan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di aula lantai 2, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menyampaikan kesiapan satker di wilayahnya dalam mempertanggungjawabkan kinerja selama penyelenggaraan pemilu 2019. Kesiapan ini disampaikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan bertugas melakukan pemeriksaan selama satu bulan kedepan.
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menuturkan adanya audit kinerja dari BPK ini sebagai salah satu bentuk akuntablitas KPU sebagai lembaga negara/ publik. “Audit kinerja ini akan melihat seberapa efektif dan efisien penggunaan uang negara ini untuk penyelenggaraan kegiatan di KPU. Audit kinerja menjadi salah satu pembinaan bagi KPU, dan akan berdampak positif bagi kelembagaan KPU,” jelas Anam (1/10).
Ketua KPU Jatim ini juga memerintahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten/ Kota yang terpilih menjadi sampling, untuk aktif memberikan penjelasan sesuai kondisi riil karena yang memahami kebijakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah Komisioner.
“Sehingga BPK memperoleh pemahaman yang utuh, dan tidak menimbulkan pemahaman adanya in-efisiensi,” terangnya.
Menambahkan keterangan Ketua KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima, meminta KPU Kabupaten/ Kota agar mencukupi dokumen yang diminta oleh pemeriksa nanti. “Pilkada dilaksanakan terus, tetapi permintaan dokumen juga tidak boleh tidak terlayani. Dua-duanya harus jalan, karena dua-duanya merupakan pekerjaan penting. Komitmen menjadi satker berintegritas mari Kita buktikan di kesempatan ini,” tegas Wima.
Berikutnya, Abdul Choliq selaku BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang juga selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa untuk satker KPU, menyampaikan tujuan pemeriksaan BPK. “Pertama Kami menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan kerjasama yang ada. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemilu 2019 dengan mempergunakan aspek efisiensi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU. Untuk mencapai tujuan ini BPK akan melihat atau melakukan pemeriksaan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban di setiap tahapan,” papar Choliq.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini berharap pemeriksaan ini bermanfaat, ada perbaikan yang bisa BPK rekomendasikan kepada KPU. “Apalagi pemeriksaan kinerja ini tujuannya memang untuk memberikan rekomendasi atas keberhasilan program kerja yang ada. Terakhir, Kami juga mengapresiasi pemilu 2019 berjalan cukup lancar,” tutupnya.
(AACS)
