KETUA KPU RI: KEHUMASAN KPU DI TUNTUT TERBUKA, CEPAT, SERTA AKURAT DI ERA SEKARANG

Ketua KPU RI, Arief Budiman Memberikan Sambutan dan Membuka Acara

Jakarta, kpujatim.go.id- KPU tidak hanya dituntut untuk terbuka, tapi dituntut untuk terbuka, cepat, dan akurat dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Demikian disampaikan Ketua KPU Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman di hadapan semua peserta dan awak media, saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU.

Arief menyampaikan bahwa tantangan kehumasan semakin luar biasa. “Di era sekarang kecepatan informasi dari yang Kita ucapkan terkadang kurang cepat dari yang diperoleh masyarakat dari media. Jika pada periode Saya sebelumnya, 5 tahun yang lalu, mungkin kecepatannya biasa saja, sehingga membangun informasi dengan biasa masih diterima oleh publik, dan masih mampu mendorong tingkat kepercayaan publik,” tutur Ketua KPU RI (30/11).

Hal ini berbeda dengan era kehumasan yang sekarang, menurut Ketua KPU RI, KPU tidak hanya dituntut untuk terbuka, tapi dituntut untuk terbuka, cepat dan akurat dalam menyediakan informasi. Karena kalau tidak cepat, informasi yang KPU buat sebetulnya sudah basi,  dan biasanya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

“Lalu salah satu catatan yang penting bagi KPU di daerah, yakni cara merespon informasi masyarakat. Sebagian besar KPU di daerah itu agak lambat. Salah satu yang terungkap kalau ada sidang DKPP.  Nah, apalagi yang tidak membuat respon,” ungkap Arief.

Arief melanjutkan, jika humas KPU mempunyai posisi sangat strategis. Humas ini yang memberikan citra baik atau buruk bagi lembaga. Humas memiliki fungsi untuk memberikan gambaran, profil KPU di tempat masing-masing. Sehingga pentingnya acara ini, karena pemilu urusannya sangat erat dengan kepercayaan publik.

“Jika publik tidak percaya, kemungkinan prosesnya tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau prosesnya tidak dipercaya masyarakat, maka hasilnya tidak akan dipercaya. Kalau hasilnya tidak dipercaya, maka konflik akan muncul. Konflik itu sederhana munculnya, karena tidak ada kepercayaan. Maka untuk membangun kepercayaan, salah satunya adalah dengan keterbukaan penyediaan informasi, penyediaan data. Sediakan data dengan cepat, dengan  akurat, maka masyarakat akan percaya,” pungkas mantan Komisioner KPU Jatim ini.

Rakor ini dijadwalkan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2018 di hotel Borobudur, jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta. Hadir mewakili KPU Jatim, yakni Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih; dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas, Eddy Prayitno, serta Operator, Alrisa.

(AACS)