KETUA KPU JATIM TEKANKAN WTP TAHUN DEPAN
Suasana Rapat Pimpinan KPU Provinsi Bersama KPU Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur
Sidoarjo, kpujatim.go.id- Berbagai pokok bahasan dibahas bersama untuk disamakan persepsinya di dalam Rapat Pimpinan (Rapim) kali ini. Salah satu bahasan yang didiskusikan pada forum yang dihadiri Ketua dan Sekretaris KPU se-Jawa Timur ini, yakni mengenai pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito begitu menekankan agar pelaporan keuangan KPU dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan.
Eko menyampaikan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota yang hadir, bahwa pada Rapimnas bulan lalu (Mei-red), Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan KPU berupaya untuk WTP tahun depan. “Bahkan jika kemungkinan ada persoalan-persoalan dalam pelaporan keuangan, sampai Pak Arief bilang, KPU tidak berkeberatan dialihkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Bahkan jika menyangkut persoalan akan segera ditindaklanjuti ke pelaporan APH,” kata Eko (06/06).
Eko mengimbuhkan, “Mengingat apa yang disampaikan Ketua KPU RI ini Kawan-kawan, Kita sebagai satuan kerja di bawahnya harus berupaya pula dan mendukung agar status KPU tahun depan dapat WTP. Langkah pertama yang perlu Kita lakukan untuk bisa WTP adalah Kita menyelesaikan tanggung jawab pelaporan keuangan yang perlu Kita tindak lanjuti”.
Menanggapi yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima menambahkan penjelasan. “Bapak/ Ibu, Kita ini mengelola uang rakyat dalam setiap kegiatan yang Kita lakukan. Maka sudah menjadi keharusan Kita WTP itu, dan tidak lagi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). WDP mengandung arti bahwa Kita tidak bisa menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan kas dan setara kas. Di sini, menjadi keharusan Sekretaris untuk memantau langsung perkembangan pengerjaan laporan keuangan oleh bendahara dan operator. Jadi Sekretaris harus mengecek betul laporan keuangan satuan kerja, dan jangan hanya skedar pasrah,” ujar Wima.
Berikutnya Wima menuturkan pula jika pasca Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 selesai, KPU Jatim bersedia segera diaudit untuk menunjukkan akuntabilitasnya. “Nanti setelah Pilgub selesai, Kita akan berkirim surat ke BPK RI sebelum mereka datang untuk melakukan audit. Jadi Kita akan meminta kepada BPK RI untuk segera mengaudit laporan keuangan Kita. Sehingga akuntabilitas Kita ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wima dihadapan seluruh peserta Rapim.
(AACS)
