KETUA BPK: KPU JATIM LAYAK DAPAT WTP
Sidoarjo, kpujatim.go.id- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Harry Azhar Azis, memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Pasalnya, hasil pemeriksaan BPK di KPU Jatim, minim temuan. Demikian pernyataan Ketua BPK saat menjadi pembicara dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang digelar di Sun Hotel, Sidoarjo Kamis (28/4/2016).
Menurut Harry Azhar Azis, meski bukan sikap resmi BPK, KPU Jatim sebenarnya sudah menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Untuk bisa mencapai predikat itu, temuan maksimal hanya 3 persen saja dari anggaran yang dikelola. Sayangnya, BPK tidak memberikan opini kepada KPU Propinsi, sehingga status KPU Jatim masih sama dengan KPU RI, berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari 88 lembaga negara yang diperiksa, hanya 7 yang disklaimer. Sedangkan KPU berada antara WTP dan Disklaimer.
Khusus untuk KPU Jawa Timur, karena temuannya hanya sekitar 300 ribu saja, sebenarnya statusnya bisa WTP murni atau A Plus,” terang Ketua BPK RI ini.
Sementara Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menegaskan komitmen lembaganya dalam membangun Sistem keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan kerjanya. Pengalaman periode sebelumnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, menjadi bekal KPU periode ini dalam menjalankan tugasnya. “Harapan kami, BPK berkenan memberikan opini WTP kepada KPU, agar bisa menjadi warisan positif pada periodenya,” ujar Husni mengakhiri materinya.
Acara Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan yang digelar KPU Jatim, di Sun Hotel Sidoarjo tersebut, diikuti seluruh ketua, anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur. Sesi pertama dengan pembicara ketua BPK dan Ketua KPU RI dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 siang. Setelah ishoma, sesi berikutnya dilanjutkan dengan menghadirkan Anggota KPU RI, Arif Budiman, dan Adi Wijaya, Inspektur Setjen KPU RI sebagai pembicara. Moderator dipegang langsung oleh Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta.
(AACS)