GENCAR SOSIALISASI PILGUB JATIM 2018, KETUA KPU AJAK MASYARAKAT GUNAKAN HAK PILIH
Sosialisasi Pilgub Jatim Oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito
Bojonegoro, kpujatim.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Eko Sasmito, terus gencar melakukan sosialiasi dengan berbagai segmen melalui metode tatap muka. Terkini, sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) dengan segmen pemilih perempuan digelar di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sosialisasi yang digelar bersama Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, Sabtu (28/4).
Pria yang akrab dipanggil Eko tersebut, juga didampingi dua narasumber lain yang kompeten dalam bidang hukum dan kepemiluan. Keduanya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Devi Rahayu dan Nunuk Nuswandari (pakar hukum UTM).
Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam paparan materinya menyatakan Pilgub pada dasarnya sama dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Beberapa kesamaannya antara lain, ada peserta atau calonnya, serta pemilih dan surat suara. Cuma menurutnya, yang berbeda hanya ruang lingkupnya saja.
“Pilkades hanya setingkat desa sedangkan Pilgub se-Jatim. Intinya sama-sama memilih pemimpin yang baik,” ujarnya.
Eko menambahkan, dalam Pilgub Jawa Timur 27 Juni 2018 mendatang juga harus memilih calon pemimpin yang baik. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, di antaranya harus paham dengan pasangan calon yang akan dipilih. Pemilih harus melihat rekam jejak serta paham visi dan misi paslon.
Bila kedua paslon dinilai memiliki rekam jejak yang jelekmenurut Eko, masyarakat harus tetap milih dengan cara memilih kejelekannya yang paling sedikit dan jangan sampai tidak menggunakan hak pilih atau Golput. Terlebih memilih dengan dasar pemberian uang, juga diharap jangan sampai dilakukan.
“Diharapkan Bapak/ Ibu tidak menerima uang politik dari paslon, karena baik yang pemberi dan penerima akan diberi sanksi hukuman penjara,” tegasnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UTM, Devi Rahayu menyampaikan bahwa dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal. Maka, perempuan perlu berpolitik untuk membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Makna politik bagi perempuan yakni sebagai proses pengambilan keputusan yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Kedudukan perempuan dalam politik sama dengan laki-laki, maka berpartisipasilah secara aktif,” himbaunya.
Hal yang sama disampaikan oleh Dosen UTM, Nunuk Nuswandari. Dia menyebutkan perempuan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengawasan Pemilu. Perempuang juga harus berpartisipasi aktif, baik dalam penggunaan hak pilih dan sekaligus pengawasan.
“Perempuan harus berpastisipasi aktif, selain dalam penggunaan hak pilih jug apengawasan melekat. Artinya secara alamiah perempuan memiliki kewajiban mengawasi Pemilu, termasuk Pilgub nanti,” terangnya.
Sebelum melakukan sosialisasi tatap muka bersama YPSDI di Kabupaten Bojonegoro. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito juga menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menjadi narasumber dalam sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.
Kegiatan yang sama dalam rangka sosialisasi juga dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito di Kota Madiun. Eko menghadiri acara Warung Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 yang digagas oleh KPU setempat, Jum’at (27/4) malam.
Dalam acara yang digelar di Parkir Timur Stadion Wilis Kota Kediri tersebut. Eko meladeni masyarakat dalam sesi tanya jawab, terutama seputar hal yang berkaitan dengan Pilkada serentak 2018 akan datang.
(MC – EKA/BAY)