Sosialisasi Penyelenggara Pemilu Oleh KPU JATIM

Kpujatim.go.id Bertempat Imperial Palace Surabaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi dengan Tema “Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada” (19/9). Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wagub Jatim H Saifullah Yusuf dan dihadiri 200 peserta dari komisioner KPU se-Jatim, pimpinan parpol, LSM, ormas, dan dinas terkait lainnya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan nara Sumber Endang Sulastri M.Si Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pengamat komunikasi dari Unair Suko Widodo MA dan Moderator Arief Budiman, S.S, S.IP, M.BA Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Organisasi dan Pengembangan SDM.

Endang Sulastri menilai pola rekrutmen calon pemimpin yang dilakukan partai politik sangat berperan menurunkan partisipasi pemilih dari tahun ke tahun.”Bahkan saat ini ada beberapa daerah dengan tingkat partisipasi pemilih di bawah 50 persen, seperti Medan dan Tangerang Selatan,” kata anggota KPU dari Divisi Teknik dan Sosialisasi itu.

Menurut dia, dari Pemilu 1999 hingga 2009 terjadi penurunan partisipasi pemilih hingga 20 persen, sehingga partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 tinggal 70 persen. Akan Tetapi, Pemilu 2014 justru tinggal 60 persen, bahkan ada yang di bawah 50 persen.”Kami sebagai penyelenggara sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan merosotnya partisipasi pemilih itu. Oleh karena itu, kami menekankan kepada KPU di kabupaten/kota untuk mengadakan pendidikan pemilih sepanjang tahun,” katanya.

Bentuk dari pendidikan pemilih itu, bisa dilakukan sesuai dengan kreasi di tingkat daerah, di antaranya pendidikan pemilih yang bekerja sama dengan persatuan guru PKN, lomba cerdas cermat Pemilu, membuka “kelas Pemilu” (short course) pemilih pemula, lomba Pemilu tingkat OSIS, dan kampanye “salah pilih = risiko 5 tahun”.

Lebih jauh Endang mengatakan, “Yang jelas, pendidikan pemilih bisa sepanjang tahun untuk meningkatkan kuantitas pemilih dan ke depan juga akan dapat diraih pemilih yang rasional dan berkualitas, sehingga pemimpin yang terpilih akan benar-benar sesuai harapan bersama,” katanya.Namun, apa yang dilakukan KPU itu, tidak akan ada artinya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, apabila pengurus parpol tidak melakukan rekrutmen calon pemimpin secara berkualitas, sehingga masyarakat akan kecewa dan akhirnya jenuh dengan Pemilu/Pilkada.

“KPU juga sudah memberikan masukan untuk Revisi RUU Pemilu agar pola rekrutmen pemimpin oleh parpol tidak hanya administratif, seperti ijazah, KTP, dan sejenisnya, melainkan UU Pemilu juga harus mengatur usulan pemimpin berdasar persyaratan kualitas, seperti punya pengalaman kepemimpinan),” katanya.

Sementara itu Pengamat komunikasi dari Unair Suko Widodo MA menyatakan bahwa memilih memang merupakan hak dan bukan kewajiban, sehingga tidak bisa dipaksakan, karena itu parpol harus memiliki pola komunikasi yang baik untuk memantik partisipasi masyarakat.”Politisi itu jangan hanya datang ketika membutuhkan suara saja, karena partisipasi itu membutuhkan kesediaan yang dimulai dari proses kepedulian. Untuk itu, upaya mendorong partisipasi pemilih itu merupakan tugas semua pihak, mulai dari KPU, parpol, masyarakat, dan media massa. Tanpa keterlibatan multi pihak secara simultan, maka partisipasi pemilih akan terus merosot,” katanya. (adm-kpujatim.go.id)

Terkait

Panduan Shortcut

Keystrokes

Notes

F1 atau / atau ?

Bantuan Shotcut

S atau Shift+S

Form pencarian Website

←

Navigasi Post/Page sebelumnya. (Tidak berfungsi jika tidak ada)

→

Navigasi Post/Page setelahnya. (Tidak berfungsi jika tidak ada)

Esc